JIS Sumbar
SOLOK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok melaksanakan interviu evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara virtual dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Senin, 28 Oktober 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan staf dari berbagai dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
Tampak hadir dalam interviu tersebut Asisten III, Editiawarman, S.Sos, M.Si, Kepala Diskominfo Teta Midra, S.STP, M.Si, Kabid PPIPS Diskominfo Baitul Azuwar, dan Kabid Aptika serta Persandian Diskominfo Fitria Fenti, bersama jajaran Dinas Kominfo lainnya. Selain itu, perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Perhubungan, serta Bagian Organisasi dan Hukum Sekretariat Daerah turut serta dalam evaluasi ini.
Evaluasi ini dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi SPBE. Dalam sambutannya, Editiawarman menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok masih memerlukan banyak pembenahan dalam penyelenggaraan SPBE. Ia menekankan bahwa upaya perbaikan akan dilakukan secara bertahap dan terus disempurnakan.
“Harapan kami melalui evaluasi ini, Kabupaten Solok akan lebih berkembang dan menjadi lebih baik dalam penyelenggaraan SPBE di masa yang akan datang, ” ungkap Editiawarman.
Di penghujung kegiatan, Editiawarman mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE untuk menjalin kembali koordinasi yang baik. Hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh sistem pemerintahan di Kabupaten Solok, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terorganisir dan memudahkan dalam pemrosesan data serta implementasi SPBE di daerah ini.
Dengan evaluasi yang dilakukan, diharapkan Kabupaten Solok dapat mengoptimalkan penerapan teknologi dalam pemerintahan, yang akan mendukung transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik.
Suferi 
Prijo Atmodjo 
